Tak Cukup Pemberantasan Korupsi; Pembacaan Terhadap Opini Kwik Kian Gie

masukkan script iklan disini

Pagi-pagi sekali, setelah beres-beres meja kerja, saya melihat ada koran tergeletak, seolah melihat sarapan pagi, langsung saya sergap saja koran tersebut.

Pada pembacaan saya kali ini, saya begitu terkesan dengan artikel yang ditulis oleh Kwik Kian Gie, selaku pakar ekonom dan mantan menteri koordinator ekonomi periode 1999-2000. Beliau menulis sebuah artikel dengan judul "Tak Cukup Pemberantasan Korupsi", korupsi yang sudah menjadi penyakit akut negeri ini (Indonesia) ia jelaskan secara detail terkait sebab musababnya serta solusi yang mungkin bisa saja digunakan untuk meminimalisir perilaku korupsi, khususnya di lingkup pemerintahan.

Kwik Kian Gie menjelaskan penyebab kenapa korupsi di Indonesia begitu berat dan lumayan sulit untuk diberantas. Pertama, berkaitan dengan budaya masyarakat, masyarakat Indonesia pada umumnya, sangat menghargai orang kaya, walaupun kekayaan yang diperoleh orang tersebut didapat dari hasil korupsi dan tindakan tercela lainnya, selama orang tersebut kaya, apalagi sambil diselimuti dengan bagi-bagi uang dan suka memberikan santunan, maka orang tersebut akan tetap dihormati oleh masyarakat.

Beda halnya jika di negara China, Singapura atau Jepang, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang sangat berat, bukan hanya pelakunya, tapi juga seluruh keluarganya.

Selain bisa berpotensi mendapatkan hukuman mati, para pelaku koruptif dan keluarganya juga dikucilkan, dihinakan, dilabeli sebagai sesuatu yang rendah tak tak terhormat, sehingga bagi mereka yang berniat korupsi, akan berpikir puluhan kali sebelum melakukan korupsi, karena memikirkan dampak buruk yang akan menimpa diri dan keluarganya.

Beda kalau koruptor di Indonesia, masih bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ketika ditangkap dan memakai rompi oren malah masih bisa senyum dan cengar-cengir, boro-boro mikir menyesal, yang ada malah gimana nih biar walau di penjara, tapi masih tetap enak. Udah gitu, walaupun di penjara, penjaranya masih bisa diatur sesuai spesifikasi, ada uang, ya bisa order fitur tambahan, mulai dari dipasang AC, ruang karaoke, kasur empuk dan berbagai fasilitas lainnya (itu penjara apa hotel?), hal ini sudah jamak diketahui, bahkan Najwa Shihab pernah melakukan kunjungan dan memeriksa langsung kondisi ruang pesakitan para koruptor, eh ternyata ya begitu, udah mirip hotel.

Yang kedua, korupsi akan sangat sulit diberantas jika Kolusi dan Nepotisme tetap dibiarkan, maka korupsi dan seluruh adik kandungnya, yaitu kolusi dan nepotisme, juga harus dicegah. Karena, korupsi itu bukan hanya sekedar sikap, perbuatan atau perilaku, tapi juga mencakup sistem yang terbangun. Misalnya nih, gegedugnya (bos besarnya) udah tertangkap, tapi nepotismenya, yaitu orang-orang yang bekerja untuk si koruptor tersebut masih ada di lingkungan tersebut, apalagi dalam tanda kutip dulunya mereka adalah "orang-orang titipan", biasanya mereka akan bersetia terhadap si koruptor tersebut, bahkan walau si koruptor sudah di dalam penjara, si koruptor masih punya pengaruh dan mampu mengendalikan sistem di lingkungan tersebut.
Untuk penanganan terhadap kolusi, memang solusinya adalah mitigasi atau pencegahan, caranya dengan melakukan audit terhadap struktur organisasi.

Yang ketiga, tidak pernah dilakukan audit terhadap jumlah personalia, garis komunikasi, rentang kendali (span of control), sistem dan prosedur, dan sebagainya, sehingga berlakulah yang di dalam ilmu manajemen dan organisasi, dikenal dengan istilah parkinson law.

Ahli organisasi parkinson menemukan bahwa manusia selalu punya kebutuhan untuk dianggap penting oleh sekelilingnya, dan salah satu simbol bahwa dirinya penting adalah dengan memiliki banyak anak buah, yang dalam hierarki organisasi adalah bawahannya, ini termasuk menjadi salah satu penyebab nepotisme.

Maka, tanpa sadar setiap orang di dalam organisasi ingin menunjukkan dirinya penting, atau dengan dalih ingin membantu orang lain dengan banyak mengangkat anak buah atau memasukkan kerabat, kolega dan lain sebagainya ke dalam lembaga yang dipimpinnya, sehingga menyebabkan pembengkakan terhadap struktur organisasi, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap finansial dan biaya operasional pengelolaan staf atau karyawan.

Yang padahal, kerap kali posisi atau pekerjaan yang diisi oleh orang tersebut pun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi atau lembaga tersebut. Maka perlu adanya audit terhadap struktur organisasi, jika bisa, bangunlah struktur yang ramping, efektif dan efisien.