Aksi yang digelar DPW GEMA Al-Khairiyyah Banten tersebut berlangsung secara tertib dengan diawali kegiatan berbagi kepada masyarakat yang ada di sekitar Landmark Kota Cilegon, Banten.
Massa aksi yang tergabung dalam DPW GEMA Al-Khairiyyah Banten menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya penegakan hukum yang independen, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi, sebagai fondasi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ketua DPW GEMA Al-Khairiyah Banten, Supardi, menegaskan bahwa organisasinya memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi, praktik mafia di berbagai sektor, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Kami mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang merugikan negara serta masyarakat," tegasnya di Kota Cilegon.
Selanjutnya, Ketua DPW GEMA Al-Khairiyah Banten tersebut mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, tanpa tebang pilih.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, tanpa tebang pilih, dan berdasarkan supremasi hukum. Mahasiswa akan terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif dalam mengawal agenda tersebut demi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas," tambah Supardi.
Menurutnya, korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang dapat menghambat pembangunan nasional dan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Karena alasan tersebut, seluruh elemen bangsa perlu mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun mafia yang menghambat kepentingan rakyat.
Selain mendukung agenda pemberantasan korupsi, DPW GEMA Al-Khairiyah Banten juga menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai program kerakyatan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPW GEMA Al-Khairiyah Banten menilai program tersebut merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas gizi generasi muda.
DPW GEMA Al-Khairiyah Banten kemudian menekankan bahwa Program MBG harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, efektif, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Mahasiswa siap berperan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal sesuai prinsip good governance.
Koordinator Lapangan, Rosihin, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan secara damai, argumentatif, dan bertanggung jawab.
"Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik dengan pendekatan akademis dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan orator aksi, Kamila Anjaina, mengajak generasi muda untuk terus aktif mengawal jalannya pemerintahan melalui partisipasi yang kritis, objektif, dan konstruktif demi memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Melalui aksi tersebut, DPW GEMA Al-Khairiyah Banten menyampaikan sejumlah sikap, yaitu:
1. Mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang merugikan negara.
2. Mendorong penegakan hukum yang independen, profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
3. Mengawal keberlanjutan Program MBG dan program-program kerakyatan lainnya agar berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
4. Mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
5. Menegaskan komitmen mahasiswa sebagai agent of change, social control, dan moral force dalam menjaga integritas bangsa dan mengawal pembangunan nasional.
DPW GEMA Al-Khairiyah Banten menegaskan akan terus menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi, memperkuat integritas penyelenggaraan negara, serta memastikan seluruh kebijakan publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ***
0Komentar