Sumber foto: Kementrian Sekertariat Negara Republik Indonesia

YOUTHINDONESIAN | Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah enam kali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto, Guru Besar Institut Teknologi Bandung.

Rangkaian perombakan itu mencakup pengangkatan pejabat baru, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru. Yang terbaru, pada Senin (14/9/2026), Presiden mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.

Lantas, apa sebenarnya yang dicari Presiden melalui enam kali reshuffle tersebut?

Ada Kesenjangan antara Target dan Kapasitas

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman, menilai frekuensi perombakan yang tinggi menandakan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan Presiden dengan kemampuan kabinet dalam mengeksekusinya.

“Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” ujar Rizal kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2026).

Senada, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai perombakan mencerminkan ketidakselarasan antara langkah Presiden dengan sejumlah menterinya. Karena itu, Kepala Negara terus mengevaluasi para pembantunya yang dianggap kurang sejalan dalam menjalankan program-program prioritas.

Menurut Agustinus, pergantian Menteri Keuangan yang relatif cepat bisa dibaca sebagai upaya mencari formula yang pas antara menjaga disiplin dan kredibilitas APBN di satu sisi, serta membiayai berbagai program unggulan di sisi lain. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing. Semua program itu membutuhkan dukungan finansial yang kuat dari Menteri Keuangan dan kementerian terkait.

Risiko terhadap Kontinuitas Kebijakan

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa pergantian yang terlalu sering membawa biaya ekonomi. Frekuensi tinggi berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang masa penyesuaian, dan meningkatkan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi.

Sementara itu, Suahasil Nazara menekankan bahwa pergantian di Kementerian Keuangan bukanlah perubahan total, melainkan bentuk keberlanjutan. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk memastikan transisi berjalan lancar.

“Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” kata Suahasil. Ia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara agar APBN tetap mampu mendukung program-program prioritas.

Langkah Korektif

Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, memandang reshuffle Purbaya sebagai langkah korektif. Suahasil dinilai mampu memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi yang sebelumnya muncul.

Djayadi mencatat bahwa selama masa kepemimpinan Purbaya, Kementerian Keuangan kerap memicu kontroversi yang memengaruhi kepercayaan pasar. Selain itu, kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah juga menimbulkan gesekan, salah satunya terkait dana bagi hasil milik Pemprov DKI Jakarta yang sempat menjadi isu.

Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa setiap pergantian dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menambahkan bahwa penunjukan Suahasil sudah melalui pertimbangan matang.

“Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden,” kata Dolfie.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mengajak masyarakat mendukung langkah Presiden. Ia menilai Suahasil memiliki kompetensi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta mencegah korupsi dan inefisiensi.

Dengan demikian, rangkaian reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo tampak diarahkan pada upaya menemukan orang yang tepat di posisi yang tepat agar kinerja kabinet semakin sejalan dengan target pemerintahannya.