www.pom.go.id

YOUTHINDONESIAN | Dua tahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintahan Prabowo-Gibran justru mendapat penolakan keras dari publik. Hasil survei terbaru yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan mengungkap temuan mengejutkan: 76 persen responden masyarakat menginginkan program tersebut dihentikan.

Laporan bertajuk “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dipublikasikan Senin (12/10/2026) ini disusun berdasarkan survei yang digelar 15 September hingga 9 Oktober 2026. Penelitian melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli.

Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, membeberkan alasan di balik penolakan massal tersebut. Menurutnya, mayoritas responden menilai MBG tidak tepat sasaran. Lebih dari itu, program ini dinilai telah berubah menjadi “bancakan elite politik” sekaligus menggerus anggaran pendidikan.

“Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki penghentian program MBG. Karena selain tidak tepat sasaran, program MBG justru menjadi bancakan elite politik dan menggerus anggaran pendidikan,” tegas Bhima.

Di kalangan ahli, sikap penolakan bahkan lebih tegas. Sebanyak 50 persen ahli meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Sementara 37 persen lainnya mengusulkan penghentian sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Hanya sebagian kecil yang masih menginginkan program dilanjutkan.

Bhima menekankan adanya korelasi kuat antara penilaian ahli dan masyarakat umum. “Artinya sekitar 3 dari 4 responden menghendaki program ini dihentikan,” ujarnya.

Tidak hanya MBG, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mendapat rapor merah. Sebanyak 91 persen ahli dan 66 persen masyarakat menyatakan tidak setuju bahwa program tersebut telah dirancang dan dijalankan secara memadai.

Temuan lain yang tak kalah mencolok adalah kondisi psikologis masyarakat. Sebanyak 75 persen warga mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Hasil survei ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Setelah berbagai kasus keracunan, dugaan korupsi, dan persoalan tata kelola yang terus menghantui MBG, publik kini secara terbuka menuntut penghentian program yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut.