YOUTHINDONESIAN— Penilaian pakar yang menyebut pemerintahan belum menunjukkan progres meski telah melakukan 7 kali reshuffle menjadi catatan kritis yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, data terkait kebijakan yang berjalan juga perlu disampaikan secara berimbang kepada publik, termasuk respons pasar yang sempat terkoreksi di bawah level 6.000 usai reshuffle pada 1 Oktober 2026.

Dalam 21 bulan masa pemerintahan, tercatat ada 121 kebijakan transformatif yang diklaim berjalan di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi, ketahanan pangan, energi, hingga penguatan industri. Jika dirata-rata, terdapat hampir 6 kebijakan per bulan. Pemerintah menyebut reshuffle sebagai bagian dari upaya penyegaran untuk mempercepat eksekusi kebijakan.

Ke depan, publik dapat mengawal dua hal secara bersamaan: jumlah dan dampak reshuffle terhadap stabilitas, serta sejauh mana 121 kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan daya beli.