YOUTHINDONESIAN—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan rantai pasok yang sangat besar. Satu Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memproduksi sekitar 3.000 porsi setiap hari, sehingga membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, dan sayuran secara kontinu. Tanpa pemasok bahan makanan yang stabil, program ini tidak bisa berjalan.

Dalam hukum ekonomi sederhana, ada dua pilihan rantai pasok. Model terpusat, di mana dapur membeli dari perusahaan besar di kota karena lebih murah dan stabil, namun uang hanya berputar di antara dapur dan perusahaan besar. Sementara model lokal, di mana dapur membeli dari petani dan UMKM sekitar. Model ini yang mendorong efek pengganda atau multiplier effect, di mana uang berputar di banyak tangan di desa.

Untuk itu, pemerintah mewajibkan Dapur SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyerap hasil panen dan produk UMKM di sekitarnya. Tujuannya agar anggaran MBG yang per dapurnya bisa mencapai Rp 1 miliar per bulan tidak hanya mengalir ke perusahaan besar di kota, melainkan kembali ke petani dan pelaku usaha lokal.

Sejumlah ekonom di Yogyakarta mengingatkan risiko di lapangan jika tata kelolanya tidak diawasi, yaitu potensi persaingan tidak seimbang dengan warung yang sudah ada. Karena itu, pentingnya prinsip netralitas persaingan ditekankan, yakni memastikan pengadaan bahan MBG transparan dan melibatkan pemerintah daerah untuk menentukan pemasok lokal yang benar-benar siap.