youthindonesian | Rencana anggaran pendidikan Indonesia pada 2027 kembali menjadi perhatian. Pemerintah merancang anggaran pendidikan mencapai Rp820,9 triliun, tetapi sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya anggaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, terutama mengenai bagaimana pembiayaan sekolah, bantuan pendidikan, renovasi sekolah, hingga kebutuhan guru akan tetap terpenuhi.

Kekhawatiran tersebut juga muncul dari kalangan guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan mempertanyakan dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan lainnya. Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar: apakah anggaran pendidikan masih cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah sekaligus menjalankan program makan bergizi?

Jika melihat rancangan anggarannya secara keseluruhan, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk berbagai program pendidikan. Di dalam anggaran pendidikan 2027 terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa, serta renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Artinya, selain MBG, masih terdapat sejumlah program pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah posisi anggaran MBG dalam anggaran pendidikan. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anggaran untuk program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat dalam penyusunan APBN 2028. Ketentuan tersebut membuat penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG pada masa transisi tetap memiliki batas yang harus diperhatikan pemerintah.

Dengan demikian, perdebatan mengenai anggaran pendidikan 2027 tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya angka Rp820,9 triliun. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dibagi dan digunakan agar berbagai kebutuhan pendidikan tetap berjalan, sementara program pemenuhan gizi anak juga dapat dilaksanakan.

Pada akhirnya, pelaksanaan anggaran akan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan publik. Apakah alokasi yang sudah direncanakan benar-benar mampu menjangkau siswa, sekolah, guru, dan penerima bantuan pendidikan secara tepat? Jawabannya akan terlihat dari pelaksanaan program di lapangan sepanjang 2027.