Sumber foto: Tempo.co/Subekti

YOUTHINDONESIAN | Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, mengkritik kebijakan pemerintah yang terus menambah jabatan dan memperluas struktur kekuasaan. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan praktik tersebut, terutama di tengah tekanan anggaran dan defisit negara.

Menurut Heru, langkah penambahan pejabat baru dinilai bertolak belakang dengan seruan efisiensi yang digaungkan kepada masyarakat. Ia menyebut jumlah pembantu presiden sudah mencapai 161 orang, sementara pemerintah menghadapi defisit anggaran sekitar Rp 240 triliun.

“Ketika rakyat diminta berhemat, Istana justru memperbesar lingkaran kekuasaan dengan melantik puluhan pejabat baru. Ini paradoks anggaran yang berbalik arah dari janji efisiensi,” kata Heru, Senin (5/10/2026).

Heru menegaskan, struktur pemerintahan yang semakin gemuk tanpa diimbangi efisiensi yang jelas berpotensi menggerus kepercayaan publik. Ia mendesak agar setiap jabatan yang dibentuk memiliki fungsi dan kontribusi nyata.

Selain itu, ia juga menyoroti upaya pemerintah merangkul tokoh-tokoh yang sebelumnya dikenal kritis. Menurutnya, langkah tersebut berisiko melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

“Mengundang oposisi ke meja kekuasaan bukan tanda kedewasaan politik, melainkan cara membungkam kritik. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi konsolidasi sesaat,” tegasnya.

Heru juga menyoroti program-program pemerintah dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia meminta pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan.

Ia menyerukan masyarakat untuk tetap menyuarakan kritik secara damai dan demokratis. “Stop bagi-bagi jabatan sekarang juga!” tandas Heru.