Serang, Banten – 18 November 2026

Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Banten menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk merelokasi sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. KAMMI menilai wacana pembentukan habitat kedua tersebut menyisakan sejumlah persoalan, terutama di tengah kebijakan penetapan perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).


Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, S.Kom., menilai relokasi bukan solusi tepat untuk melindungi Badak Jawa. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan keamanan habitat asli satwa langka tersebut dari ancaman perburuan liar dan potensi eksploitasi sumber daya alam.


“Pemerintah berdalih relokasi ini untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman bencana alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah perburuan liar dan bayang-bayang eksploitasi tambang. Mengusir Badak Jawa dari tanah Banten sama saja dengan merampas warisan ekologis dan sejarah masyarakat Banten,” tegas Suryansah.


Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, Yahya 'Ayyasy, S.S.I., turut mengkritisi pernyataan pejabat negara yang mendorong wacana pemindahan Badak Jawa. Ia mempertanyakan kepentingan di balik gagasan tersebut dan meminta agar pejabat terkait lebih cermat sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.


Yahya juga menilai wacana relokasi perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengabaikan persoalan perlindungan habitat dan kepentingan konservasi Badak Jawa.


Tiga Alasan Penolakan KAMMI Banten


PW KAMMI Banten mengemukakan tiga persoalan utama yang menjadi dasar penolakannya.


Pertama, penetapan perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). KAMMI menyoroti Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang disebut memasukkan sekitar 44.337 hektare wilayah laut di sekitar TNUK ke dalam peta WUP. Kebijakan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait potensi keterkaitannya dengan wacana pemindahan Badak Jawa.


Kedua, persoalan keamanan habitat yang dinilai belum tertangani secara optimal. KAMMI merujuk laporan investigasi independen Auriga Nusantara pada 2023 yang mengungkap dugaan hilangnya belasan Badak Jawa secara tidak wajar serta keberadaan pemburu bersenjata api di zona inti. Menurut KAMMI, persoalan tersebut seharusnya dijawab melalui penguatan patroli dan pengawasan, bukan dengan memindahkan satwa dari habitat aslinya.


Ketiga, risiko terhadap keselamatan Badak Jawa akibat proses relokasi. KAMMI menilai pemindahan satwa berstatus kritis terancam punah (Critically Endangered) memiliki risiko besar, terutama karena Badak Jawa dikenal sensitif terhadap perubahan lingkungan dan tekanan selama proses pemindahan. Oleh sebab itu, kelayakan habitat baru dan risiko terhadap kelangsungan hidup satwa harus dikaji secara menyeluruh.


Empat Tuntutan PW KAMMI Banten


Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, PW KAMMI Banten menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan masyarakat:


1. Menolak rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon dan mendesak pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat alaminya.


2. Mendesak Menteri ESDM mencabut Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang menetapkan perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.


3. Mendesak Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan TNUK, menindak aktor yang terlibat dalam perburuan liar, serta memperkuat sistem perlindungan kawasan.


4. Mengajak masyarakat Banten bersama-sama mengawal kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon dan menolak segala bentuk eksploitasi yang berpotensi mengancam ekosistem serta keberlangsungan hidup Badak Jawa.


PW KAMMI Banten menegaskan bahwa perlindungan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keutuhan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah diminta memastikan kebijakan konservasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.


Bagi KAMMI Banten, menyelamatkan Badak Jawa berarti menjaga warisan ekologis Banten sekaligus melindungi salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia dari ancaman kepunahan.


Bidang Kebijakan Publik

Pengurus Wilayah KAMMI Banten