Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, S.Kom, menyatakan bahwa pemindahan satwa endemik ini adalah solusi keliru dan menutupi kegagalan pemerintah dalam menjaga keamanan habitat asli Badak Jawa.
"Pemerintah berdalih relokasi ini untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman bencana alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah perburuan liar dan bayang-bayang eksploitasi tambang. Mengusir Badak Jawa dari tanah Banten sama saja dengan merampas warisan ekologis dan sejarah masyarakat Banten," tegas Suryansah.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, Yahya 'Ayyasy, S.S.I, menyoroti wacana pemindahan yang didorong oleh pejabat negara.
"Sangat disayangkan statement pemindahan Badak Jawa tersebut dilontarkan oleh sosok yang berkapasitas selaku Utusan Khusus Presiden. Ambisi dan nafsu bisnisnya sangat terlihat di balik wacana ini, sangat penuh dengan kepentingan. Maka ke depannya, kami menuntut beliau agar berpikir secara mendalam terlebih dahulu sebelum memberikan statement ke publik," kritik Yahya.
Penolakan KAMMI Banten didasarkan pada fakta berikut:
1. Penyelundupan Status WUP di Perairan Ujung Kulon
Kepmen ESDM No. 65 Tahun 2026 secara mengejutkan memasukkan 44.337 hektare laut sekitar TNUK ke dalam peta WUP. Ada korelasi tak wajar antara wacana pemindahan satwa dari Utusan Khusus Presiden dengan penetapan wilayah tambang ini.
2. Kegagalan Keamanan, Bukan Kegagalan Habitat
Laporan investigasi independen (Auriga Nusantara, 2023) mengungkap hilangnya belasan Badak Jawa secara tidak wajar dan masuknya pemburu bersenjata api ke zona inti. Yang harus diperbaiki adalah patrolinya, bukan memindahkan badaknya.
3. Risiko Relokasi yang Mematikan
Badak Jawa sangat sensitif terhadap stres. Memindahkan satwa Critically Endangered ke habitat yang belum teruji memiliki risiko kematian yang sangat tinggi dan mempercepat laju kepunahan.
Atas dasar fakta tersebut, PW KAMMI Banten menyatakan sikap:
MENOLAK KERAS segala bentuk rencana relokasi Badak Jawa dari TNUK. Ujung Kulon adalah habitat alami terakhir!
MENDESAK MENTERI ESDM segera MENCABUT Kepmen ESDM No. 65 Tahun 2026 yang menetapkan perairan TNUK sebagai WUP.
MENDESAK KEMENTERIAN KEHUTANAN membersihkan internal pengawasan TNUK, menangkap aktor intelektual perburuan liar, dan memperkuat perlindungan.
MENGAJAK MASYARAKAT BANTEN merapatkan barisan mengawal kelestarian TNUK dan menolak eksploitasi.
Bagi KAMMI Banten, menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan Ujung Kulon secara utuh. Alam Banten tidak untuk diobral kepada oligarki tambang dengan mengorbankan satwa endemik identitas bangsa!
Bidang Kebijakan Publik
Pengurus Wilayah KAMMI Banten
0Komentar