YOUTHINDONESIAN.COM – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipasang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Instruksi tersebut berlaku di lingkungan kantor pemerintahan hingga sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Utara.

Kebijakan ini menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Bobby menyampaikan bahwa instruksi penurunan foto tersebut telah diteruskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumatera Utara, Timur Tumanggor. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

"Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin, setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong," ujar Bobby.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak hanya berlaku di kantor pemerintahan, tetapi juga mencakup lingkungan pendidikan.

Sementara itu, pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional dan polemik terkait dokumen pendidikannya. Gibran sendiri menegaskan bahwa keputusan mundur tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai melakukan penurunan foto Gibran dari kantor-kantor pemerintahan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Dinamika Ketatanegaraan Menjadi Perhatian Publik

Perubahan status jabatan pejabat negara tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga membawa konsekuensi administratif di berbagai institusi negara.

Publik kini menantikan bagaimana proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan berlangsung, termasuk sosok yang nantinya dipercaya untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam sistem demokrasi, jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang melekat pada aturan dan mekanisme ketatanegaraan.

Sumber: Kompas.com, CNN Indonesia, dan detikNews, 16 November 2026.