YOUTHINDONESIAN—Pengamat pendidikan menilai pengelolaan Sekolah Rakyat menimbulkan kebingungan peran antar kementerian. Program tersebut merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, namun dalam praktiknya Menteri Sosial Saifullah Yusuf justru terlihat mendampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat meninjau kesiapan sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tugas dan kepemimpinan program.

Kritik serupa juga disampaikan anggota DPR RI Matindas. Menurutnya, jika tujuan utamanya adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Sekolah Rakyat seharusnya berada di bawah Kemendikdasmen agar tidak tumpang tindih. Ia menyarankan agar anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN tetap dialokasikan ke sekolah umum yang sudah ada dengan jaminan biaya gratis, sementara Kemensos fokus pada perlindungan dan pemberdayaan sosial. Ia juga mempertanyakan standar kurikulum dan mutu Sekolah Rakyat.

Selain itu, Matindas mengkhawatirkan Sekolah Rakyat akan menciptakan sistem pendidikan yang eksklusif dan berpotensi menimbulkan stigma baru, karena siswa dari kelompok miskin ekstrem hanya bergaul dengan kelompok yang sama sehingga terlepas dari realitas sosial yang beragam. Oleh karena itu, ia meminta Kemensos untuk tidak tergesa-gesa dan menyusun perencanaan yang matang agar program tidak terpinggirkan dan anggaran tidak terbuang sia-sia di tengah efisiensi dan ketidakpastian ekonomi.