YOUTHINDONESIAN.COM | KATHMANDU – Dalam tempo 48 jam, demonstrasi yang digerakkan oleh generasi Z Nepal berhasil menumbangkan pemerintahan koalisi yang berkuasa selama 17 bulan. Namun di balik "kemenangan" itu tercatat 72 korban jiwa, kerugian ekonomi yang mencapai setengah PDB negara, dan trauma kolektif yang akan sulit terhapus.
Kemenangan berdarah ini menegaskan sebuah paradoks: ketika generasi yang paling connected secara digital memutuskan untuk log out dari sistem politik yang mereka anggap pay-to-win, akibatnya justru offline chaos yang sama brutalnya.
Bukan Reaksi Impulsif, Tapi Akumulasi Frustrasi
Meksi Nepal beralih menjadi republik demokratis pada 2008 usai perang saudara, janji stabilitas dan kemakmuran tak kunjung tiba. Dalam 17 tahun, 14 perdana menteri berganti, tak satupun menyelesaikan masa jabatan lima tahun. PDB per kapita stagnan di bawah US$1.500 – menjadikan Nepal negara termiskin kedua di Asia Selatan setelah Afghanistan.
Namun pemicu langsung kerusuhan adalah apa yang warga sebut "nepo babies": anak-anak politisi berpengaruh yang flexing kekayaan tak terjelas sumbernya di media sosial. Salah satu foto viral menampilkan Saugat Thapa, anak seorang pejabat daerah, berpose di samping pohon Natal dari kotak-kotak Louis Vuitton, Gucci, dan Cartier.
"Politisi makin kya, kami menderita," ujar Tanuja Pandey, 24, aktivis lingkungan yang jadi salah satu penyelenggara aksi. Video terakhir sebelum kerusuhan menampilkannya mengunggah konten tentang tambang ilegal di pegunungan Chure, dengan seruan: "Sumber daya ini milik rakyat, bukan perusahaan terbatas milik politisi."
Pandey, putri pensiunan guru sekolah negeri yang harus berjuang melawan tumor otak dan tagihan medis yang hampir membuat keluarganya bangkrut, mengaku video komparasi kehidupan mewah keluarga politisi versus pemuda Nepal biasa yang terpaksa kerja di Teluk "sakit rasanya."
Dari Peaceful Protest hingga Chaos Mode
Pekan lalu, pemerintah melarang 26 platform media sosial dengan dalih tidak terdaftar. Kebijakan itu jadi final straw. Pada 8 September, Tanuja dan koleganya mengeluarkan seruan non-violent protest di Maitighar Mandala, Kathmandu. Mereka sudah menyusun pedoman: tanpa kekerasan, saling menghormati, dan waspada "penumpang gelap."
Pukul 11.00, ribuan anak muda berkumpul, duduk, menyanyikan lagu nasional. "Slogan-slogannya lucu, kami semua menikmatinya," kata Aakriti Ghimire, 26, peserta aksi.
Namun sekitar tengah hari, gerombolan tak dikenal datang dengan sepeda motor. "Mereka terlihat lebih tua dari rata-rata demonstran. Sulit membedakan mana yang damai, mana yang datang merusuh," ujar Ghimire.
Massa menerobos barikade menuju gedung parlemen. Polisi menembakkan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam – termasuk ke arah siswa sekolah. Investigasi atas dugaan kekerasan berlebihan masih berlangsung.
Kekacauan yang Tak Terbendung
Keesokan harinya, situasi out of control. Gedung parlemen, kantor perdana menteri, hotel Hilton yang baru buka Juli 2024, hingga rumah pribadi politisi dijarah dan dibakar. Istri mantan perdana menteri meninggal saat kediamannya diserang.
"Kami puas lihat politisi kena konsekuensi," kata Ghimire. "Tapi kemudian muram. Saya lihat orang bawa botol bensin," tambahnya.
Tanuja, lulusan hukum, menangis melihat Mahkamah Agung terbakar. "Bangku depan itu seperti kuil bagiku." Temannya mencoba memadamkan api meski sadar sia-sia – sekadar untuk menenangkan hati.
Kerugian finansial: 3 triliun rupee Nepal (Rp 340 triliun), atau 47% PDB. Lebih dari 300 kantor pemerintah terdampak. Ashish Pradhan dari International Crisis Group menyebut dampaknya "setara gempa bumi 2015."
Korban yang Tak Tersorot
Di antara 72 korban adalah Yogendra Neupane, 23, mahasiswa dari Nepal tenggara yang bercita-cita jadi PNS. Ia telepon keluarga saat situasi memanas. Autopsi menunjukkan dia ditembak di belakang kepala.
"Putra tercinta kami rela berkorban demi perubahan," kata ayahnya Yubaraj, dengan mata berkaca-kaca. "Darahnya tak boleh sia-sia."
Namun ironisnya, justru figur kontroversial seperti Durga Prasai – eks-pro-monarki yang pernah kabur ke India – kini terlibat negosiasi politik. Para demonstran Gen Z menolaknya.
Masa Depan yang Buggy
Rezim sementara dipimpin Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang didukung demonstran. Tapi akademisi Rumela Sen dari Columbia University khawatir terjadi "glorifikasi tentara sebagai suara kewarasan" – fenomena berbahaya untuk demokrasi muda.
Tanuja Pandey kini menyimpan trauma permanen. "Tapi ini kebangkitan politik bagi generasi kami. Kami tidak mau lagi jadi NPC yang diam," katanya.
Nepal baru saja unlock achievement "gulingkan pemerintah." Namun quest sebenarnya – membangun sistem yang adil – justru baru memulai loading screen-nya. Dan harga yang sudah dibayar, mungkin terlalu mahal untuk sebuah restart.