YOUTHINDONESIAN.COM | JAKARTA – Gen Z sudah jadi raja. Di Pemilu 2024, mereka mendominasi 56,4% Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya, sekitar 116 juta suara ada di tangan anak muda yang lahir antara 1997-2012. Tapi ada masalah: 11,8% dari mereka memilih golput, dan sebagian besar yang ikut punya reputasi "ikut-ikutan FYP" atau "demo cuma karena viral."
Benarkah Gen Z cuma generasi politiknya di bawah standar? Atau justru mereka yang paling melek, hanya saja caranya beda – dan lebih cutthroat?
Melek Politik, Tapi Lewat Scroll
Gen Z tidak membuka portal berita jam 5 pagi seperti boomer. Mereka incidentally melek politik – isu politik muncul di FYP TikTok, Reels Instagram, atau WhatsApp chain grup keluarga . Teori Uses and Gratification menjelaskan ini: mereka konsumsi informasi politik bukan karena "wajib", tapi karena media sosial sudah jadi entertainment sekaligus sumber informasi .
Mereka skeptis? Tidak sepenuhnya. Penelitian di Kulon Progo menunjukkan 36% Gen Z adalah pemilih kritis, hanya 6% yang skeptis total . TikTok dan Instagram jadi gateway, tapi mereka cross-check ke portal berita terpercaya sebelum bikin keputusan . Soal "nepo babies"? Mereka langsung fact-check track record calon pemimpin lewat Google – sesuatu yang generasi sebelumnya lakukan lewat koran atau buzz warung kopi.
Spektrum Partisipasi: Dari Ikut Tren Hingga Jadi Game Changer
Framework partisipasi publik IAP2 memetakan Gen Z dalam empat level
:
  1. Inform & Involve (Level Dasar): Ikut demo karena FOMO, share meme politik, atau repost ajakan "#BubarkanDPR"
    . Ini yang paling viral dan paling dituduh "ikut-ikutan". Tapi ini juga pintu masuk.
  2. Collaborate: Mereka mulai ngurusi isu spesifik. Contoh: relawan lingkungan yang organize aksi bersih-bersih sungai lewat Instagram, atau content creator politik yang bikin explainers soal UU.
  3. Empower: Level ini yang jarang dibicarakan. Gen Z sudah jadi decision maker di komunitas mereka. Ada yang membangun grassroots movement soal kesehatan mental, advokasi HAM, bahkan incubate calon legislator muda yang clean.
Sayangnya, transisi dari level 1 ke 3 tersumbat. Kenapa? Uang.
Tantangan Nyata: Kalah di Kontes Duit
"Ini masalah pay-to-win," kata Agus Mulyadi, penulis asal Magelang
. "Anak muda kalah di kontes politik karena tidak punya duit. Jadi, mereka cuma bisa andil lewat dunia maya."
Benar. Kalau mau jadi caleg, butuh tiket Rp 500 juta – Rp 1 miliar. Sementara PDB per kapita Indonesia US$4.700, dan Gen Z baru entry workforce. Hasilnya? Mereka terjebak sebagai digital activist yang efektif bikin heboh, tapi tidak punya access ke meja keputusan.
Tambah lagi, frustrasi tinggi soal "politik identitas" yang membuat mereka unproductive di media sosial – saling hate speech alih-alih debat substansial
. Di Malang, penelitian menemukan politik identitas justru ngurangin partisipasi konstruktif
.
Studi Kasus: Ketika Gen Z Jadi Speedrunner
Nepal adalah worst case scenario sekaligus proof of concept. Dalam 48 jam, Gen Z + millennials gulingkan pemerintah. Tapi harganya: 72 tewas, ekonomi runtuh setengah PDB, dan military glorification yang mengkhawatirkan
.
Di Indonesia, demo 25 Agustus 2025 soal tunjangan DPR menunjukkan potensi serupa. Seruan "Revolusi Rakyat Indonesia" bermula dari pesan berantai WhatsApp, viral di TikTok, dan berujung aksi massal
. Hasilnya? DPR mundur dari kenaikan tunjangan. Game changer.
Tapi perbedaannya: di Nepal, kerusuhan terjadi karena tak ada saluran institusional yang fungsional. Di Indonesia, meski korupsi masih tinggi, sistem demokrasi masih memberi ruang pushback – meski sempit.
Cara Melek Politik Tanpa Burnout
Gen Z aware: politik itu toxic dan bikin burnout. Tapi opting out bukan solusi. Ini cheat sheet:
  • Pilih 2-3 isu yang ngena: Bukan harus semua. Fokus. Kalau perubahan iklim atau kesehatan mental yang bikin fire, deep dive di situ.
  • Ikut komunitas, bukan sekadar online: Gabung local community yang organize aksi nyata. Contoh: youth forum di RT/RW atau campus movement.
  • Gunakan digital power secara tactical: Bukan cuma bikin heboh. Tapi coordinate, fundraise, pressure lewat online petition yang actionable.
  • Cek track record, bukan viralitas: Tools seperti cekcaleg.id atau sid.id ada untuk fact-check. Jangan terpaku campaign ad di TikTok.
  • Bayar pajak, ikut APBD public hearing: Ini level advanced. Tapi real power ada di sini. APBD kota lo bisa disikat lewat partisipasi publik.
Kesimpulan: Jangan Jadi NPC
Gen Z udah mayoritas. Kalau mereka opt out, sistem akan dikuasai old player dengan pay-to-win mechanics. Tapi kalau mereka stay cuma di level slacktivism, hasilnya juga nihil.
Yang dibutuhkan adalah terlibat secara strategic – leverage digital skill untuk organize, tapi juga build offline power. Nepal menunjukkan: kalau sistem broken, Gen Z bisa speedrun revolusi. Tapi itu high risk, high casualty.
Pilihan yang lebih sustainable: jadi pemain yang mengerti rules of the game, lalu ubah rules-nya dari dalam. Bukan dengan jadi politisi instan, tapi dengan jadi informed voter, active citizen, dan community builder – yang holds power accountable tanpa harus bakar gedung.
Seperti kata Tanuja Pandey dari Nepal: "Ini bukan sekadar dorongan lembut; ini dobrakan keras." Tapi di era FYP, dobrakan paling efektif adalah yang targeted, informed, dan sustainable.
Jangan biarkan mereka bilang lo cuma "anak TikTok." Buktiin: lo bisa jadi tiketnya perubahan.