memastikan kekayaan alam tanah air memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Menwa Jayakarta, Khaidir Ali, di Markas Komando Menwa Jayakarta, Jakarta.
"Kami dari Komando Resimen Mahasiswa Jayakarta memandang penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA ini sebagai momentum krusial bagi masa depan ekonomi bangsa. Ini adalah langkah berani dan tegas dari Presiden untuk memastikan bahwa kekayaan alam kita tidak lagi dikuras keluar secara mentah tanpa memberikan nilai tambah bagi instrumen ekonomi dalam negeri," ujar Khaidir.
Khaidir menambahkan bahwa sebagai elemen generasi muda sekaligus komponen pendukung pertahanan negara, Menwa Jayakarta melihat kebijakan ini bukan sekadar regulasi perdagangan biasa, melainkan bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian
global.
Telaah Kritis: Mengapa PP Ini Sangat Urgen?
Menwa Jayakarta juga menyampaikan telaah kritis mengenai urgensi mendasar di balik penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA ini. Terdapat tiga poin utama yang menjadi
sorotan:
- Penyelamatan Devisa dan Stabilisasi Nilai Tukar: Selama ini, banyak hasil ekspor komoditas andalan Indonesia parkir di bank luar negeri. PP ini menjadi jaminan hukum yang memaksa Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk dan menetap di sistem keuangan domestik. Hal ini sangat urgen untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari spekulasi pasar global.
- Akselerasi Hilirisasi Industri: Regulasi tata kelola ekspor yang ketat merupakan stimulus utama bagi industri hilirisasi di dalam negeri. Indonesia harus bergeser dari sekadar eksportir bahan mentah (raw materials) menjadi negara industri berbasis nilai tambah. Hilirisasi ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak serta royalti.
- Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi (Berdikari): Menghadapi tantangan geopolitik dan tren proteksionisme global, Indonesia tidak boleh mendiktekan nasib ekonominya pada pasar internasional tanpa kendali. PP ini menegaskan kedaulatan negara atas kepemilikan dan pemanfaatan SDA, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Komitmen Menwa Jayakarta
Menutup pernyataannya, Kepala Staf Menwa Jayakarta, Khaidir Ali, menegaskan bahwa seluruh kader Menwa Jayakarta siap mengawal implementasi kebijakan ini di masyarakat.
"Tugas kita bukan hanya mengapresiasi, tetapi juga memastikan kebijakan berpihak pada rakyat ini berjalan tanpa ada kebocoran di lapangan. Menwa Jayakarta siap berdiri di garda depan untuk mengedukasi publik dan mendukung penuh transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas," tutup Khaidir. ***
0Komentar