youthindonesian — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Kasus ini memunculkan perhatian publik terhadap pengawasan anggaran program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik Dadan dengan nilai estimasi sekitar Rp8,43 miliar. Aset tersebut di antaranya jam tangan mewah, kendaraan, dan uang tunai dalam berbagai mata uang. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penanganan perkara dugaan korupsi yang masih berjalan.

Selain Dadan, sejumlah pihak lain juga turut terseret dalam perkara ini, termasuk mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan pihak swasta Asep Yusuf Somantri. Penyidik turut mengamankan kendaraan, perhiasan, serta uang tunai yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Kasus ini kembali menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana MBG. Publik tentu berharap anggaran program tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penanganan perkara ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Mulai dari proses pengadaan, pengelolaan dana, hingga pelaksanaan di lapangan, setiap tahapan perlu dilakukan secara transparan agar potensi penyimpangan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pengawasan tersebut juga penting untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala, sehingga persoalan yang muncul dapat ditangani dan manfaatnya tetap dirasakan oleh penerima program.