Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah munculnya pemandangan makanan yang tersisa dan berakhir menjadi sampah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pemborosan, terutama karena program MBG menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat.

Namun, sisa makanan dalam pelaksanaan MBG sebenarnya sudah masuk dalam mekanisme pendataan. Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 mengatur pencatatan sisa pangan, termasuk berdasarkan jenis makanan, berat sisa, serta keterangan mengenai bahan makanan yang tersisa. Data tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

Selain pencatatan sisa makanan, BGN juga menyediakan mekanisme evaluasi terhadap menu melalui aplikasi Reviu MBG. Penerima manfaat seperti guru dapat memberikan penilaian mengenai rasa, aroma, ketepatan waktu distribusi, hingga variasi menu. Informasi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana penerimaan makanan yang disediakan dalam program MBG.

Meski demikian, adanya sistem pencatatan dan evaluasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan makanan yang terbuang. Efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan pencatatan, tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, serta kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyesuaikan menu dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.

Karena itu, pengawasan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan kepada penerima manfaat. Persoalan yang juga perlu diperhatikan adalah berapa banyak makanan yang benar-benar dikonsumsi, berapa yang tersisa, serta bagaimana sisa makanan tersebut dikelola.

Dengan demikian, makanan yang berakhir di tempat sampah tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan sisa konsumsi. Data mengenai sisa makanan dan penilaian penerima manfaat dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah menu yang diberikan benar-benar diterima dan dikonsumsi. Transparansi serta tindak lanjut dari data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.