Sumber foto: Kompas.com/Roderick Adrian

YOUTHINDONESIAN | Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi secara resmi melayangkan tantangan debat terbuka kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Undangan adu gagasan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 tersebut menyoroti dugaan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di ranah digital.

Langkah ini diambil menyusul laporan pemantauan kedua lembaga hingga 8 November 2026 yang mendokumentasikan 127 konten kritik terhadap pemerintah terkena moderasi maupun penghapusan. Dari total temuan itu, sekitar 74 persen atau 94 konten diyakini diturunkan atas permintaan resmi Komdigi, sedangkan 33 konten sisanya merupakan tindakan moderasi mandiri dari pihak platform media sosial.
Melalui forum debat nanti, SAFEnet dan Remotivi mendesak Meutya Hafid untuk memaparkan transparansi kebijakan serta akuntabilitas kementerian dalam menyikapi suara kritis warganet.
Kritik Penanganan Kabut Asap Paling Banyak Terdampak
Dalam catatan kedua lembaga, konten yang menyoroti lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sasaran utama pembatasan. Sedikitnya 13 unggahan terkait bencana asap pada pertengahan Oktober 2026 lalu mengalami pemutusan akses maupun pembatasan jangkauan.
Salah satu contoh yang disorot adalah lenyapnya video investigasi ilmiah seputar Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kalimantan Tengah dari aplikasi TikTok, hanya berselang 16 jam setelah dipublikasikan. Selain warganet biasa, unggahan sejumlah tokoh publik seperti komedian Wendi Cagur dan Bupati Siak Afni Zulkifli juga dilaporkan mengalami nasib serupa.
Berdasarkan sebaran platform, pembatasan paling masif terjadi di X dengan 56 kasus, disusul oleh Threads sebanyak 43 kasus yang didominasi pembatasan wilayah (geolock), serta beberapa penghapusan konten di TikTok.
Tidak hanya berhadapan dengan penghapusan unggahan, para pengkritik kebijakan pemerintah dan penanganan bencana juga dilaporkan mengalami serangan digital berupa teror pesan singkat hingga penyebaran data pribadi (doxing). SAFEnet menilai 127 kasus tersebut hanyalah puncak gunung es, mengingat banyak korban memilih merahasiakan identitasnya demi keselamatan.
Komdigi Bantah Bertindak Sewenang-wenang
Merespons tudingan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan kesiapan instansinya untuk duduk bersama dan mencocokkan data dengan pihak SAFEnet maupun Remotivi. Meski mengapresiasi pengawasan dari kelompok masyarakat sipil, ia menepis anggapan bahwa pemerintah melakukan pemberangusan secara sepihak.
Mediodecci menegaskan bahwa Komdigi tidak memosisikan diri sebagai "tukang sensor", melainkan berupaya menyeimbangkan moderasi konten dengan peningkatan literasi digital. Terkait klaim keterlibatan pemerintah pada 74 persen konten yang dihapus, ia mengaku belum bisa memastikannya sebelum dilakukan verifikasi silang berdasarkan rentang waktu dan tautan spesifik.
Ia menjelaskan, wewenang pemutusan akses secara langsung oleh Komdigi hanya berlaku bagi konten pornografi dan perjudian daring. Sementara untuk isu lain seperti disinformasi sektoral, penindakan baru diproses lewat sistem SAMAN setelah menerima rekomendasi dari kementerian atau lembaga teknis yang berwenang, dengan tetap memberikan hak sanggah bagi penyedia platform.
Sebagai penutup, Mediodecci memastikan kementeriannya terbuka melakukan evaluasi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses moderasi. Saat ini, Komdigi juga tengah memfinalisasi aturan mekanisme pemberitahuan publik sebelum pemutusan akses dilakukan, guna mematuhi amanat putusan Mahkamah Konstitusi.