Wikipedia Gedung Kemendagri (2021)

YOUTHINDONESIAN | Perbandingan sistem identitas digital antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi perbincangan publik setelah seorang kreator konten David Alfa Sunarna menyoroti keterbatasan pemanfaatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dalam konten yang diunggahnya di
media sosial, ia menilai bahwa e-KTP belum dimanfaatkan secara optimal meskipun telah menelan anggaran besar sejak diluncurkan.

David menyebut proyek e-KTP menghabiskan dana sekitar Rp5,9 triliun. Dengan nilai investasi tersebut, ia berpendapat bahwa e-KTP seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi administratif, tetapi juga mampu terintegrasi dengan berbagai layanan publik yang lebih luas.

Sebagai perbandingan, ia menyoroti sistem MyKad di Malaysia yang telah lama dikembangkan sebagai kartu identitas multifungsi. MyKad tidak hanya digunakan untuk identifikasi penduduk, tetapi juga terintegrasi dengan layanan kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga transaksi tertentu seperti penyaluran subsidi bahan bakar.

Yahoo/malaymail

"Teknologi e-KTP kita itu sama seperti kartu identitas di Jerman dan Jepang, tapi di Indonesia cuma buat di fotokopi." ujarnya.

Di Indonesia, e-KTP pada praktiknya masih digunakan untuk keperluan dasar, seperti verifikasi data kependudukan, pembukaan rekening bank, dan kebutuhan administrasi lainnya. Padahal, secara teknis, e-KTP telah dilengkapi chip elektronik dan data biometrik yang memungkinkan pengembangan integrasi lintas sektor.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada implementasi kebijakan dan pengembangan ekosistem layanan. Malaysia dinilai lebih awal mengarahkan MyKad sebagai bagian dari sistem layanan publik terpadu, sementara Indonesia masih menempatkan e-KTP sebagai dokumen identitas formal.