YOUTHINDONESIAN.COM|Gelombang penolakan terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mencuat dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa IPB University, Abdan Rofi, secara tegas menyampaikan keberatan mahasiswa terhadap kebijakan kampus yang turut mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Abdan, kampus seharusnya tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pembentukan moral intelektual, bukan terlibat langsung dalam pengelolaan dapur makanan. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menggeser orientasi institusi pendidikan dari ruang akademik menjadi pelaksana proyek-program pemerintah.

“Kampus bukan tempat untuk mengelola makanan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi operator program,” ujarnya saat menyampaikan pandangan mahasiswa.

Abdan juga mengkritik anggapan bahwa pengelolaan dapur MBG dapat disetarakan dengan konsep laboratorium hidup untuk kepentingan riset dan inovasi. Menurutnya, narasi tersebut dinilai terlalu dipaksakan dan tidak sejalan dengan esensi pendidikan tinggi. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak ingin kampus dijadikan “tumbal proyek” yang berpotensi mengaburkan independensi akademik.

Penolakan ini muncul di tengah keterlibatan IPB sebagai salah satu kampus yang ikut mendukung pengelolaan program MBG. Namun, mahasiswa menilai perlu ada batas yang jelas antara kontribusi akademik dan keterlibatan operasional langsung dalam program pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, BEM IPB bersama aliansi BEM se-IPB disebut akan segera mengonsolidasikan gerakan untuk menyampaikan aspirasi resmi kepada pihak rektorat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral agar kampus kembali memprioritaskan fungsi pendidikan dan menjaga marwah institusi akademik di tengah berbagai agenda nasional.

Polemik ini pun memunculkan diskusi lebih luas mengenai batas keterlibatan perguruan tinggi dalam program-program negara. Di satu sisi kampus didorong untuk hadir memberikan solusi bagi masyarakat, namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa independensi akademik dapat tergeser apabila kampus terlalu jauh masuk ke ranah operasional kebijakan pemerintah.