Presiden Prabowo Subianto

YOUTHINDONESIAN.COM | Disadur dari tulisan langsung Presiden Prabowo di The Economist.
“Kritik adalah sesuatu yang dapat kita hindari dengan mudah dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa.”

Setelah puluhan tahun mengabdi di militer, kehidupan publik, dan politik, saya semakin memahami kebenaran dari ungkapan lama tersebut.

Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa.

Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi demokrasi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia bagi kita. Karena itu, saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai Presiden bukan sekali, bukan dua kali, tetapi lima kali sejak tahun 2004: pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan baru berhasil menang pada tahun 2024. Saya memahami bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.

Namun tanggung jawab saya sebagai pimpinan pemerintahan yang terpilih secara demokratis adalah bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya lebih dari 90 juta orang yang memilih saya dan pasangan saya dalam pemilu terakhir. Kami harus bekerja demi masa depan bersama dan menjalankan mandat yang kami janjikan kepada rakyat, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintahan demokratis. 

Setelah puluhan tahun Indonesia terlalu sering digambarkan sebagai negara dengan potensi besar yang belum terwujud, kami bertekad memastikan bangsa ini akhirnya mampu memenuhi potensi, janji dan kekuatan yang dimiliki rakyatnya. Kami mengejar tujuan tersebut bukan melalui dogma atau ideologi yang kaku, melainkan melalui pragmatisme, profesionalisme, dan hasil yang terukur.

Namun pada saat yang sama, sebagian kritik oleh kritikus terkadang terlepas dari realitas yang dihadapi rakyat biasa.

Sebagai contoh, saya sering melihat betapa mudahnya kritikus mengkritik Program Makan Bergizi Gratis. Bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting (gagal tumbuh) akibat kekurangan gizi. Atau kenyataan bahwa jutaan ibu hamil dan balita masih kekurangan nutrisi pada masa perkembangan paling penting dalam kehidupan manusia, pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Lebih dari 100 negara di dunia menjalankan program dukungan gizi atau program makan bergizi gratis di sekolah dalam berbagai bentuk. Indonesia tidak sedang melakukan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kita sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa di masa depan.

Kami sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia. Bersamaan dengan perluasan program Makan Bergizi Gratis, kami telah meningkatkan kualitas rumah sakit daerah, memberikan program cek kesehatan gratis tahunan bagi seluruh warga negara, meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia, mendirikan Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga paling membutuhkan bantuan, serta membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan memastikan Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari transformasi ekonominya sendiri dalam jangka panjang. Kami menjanjikan program-program tersebut kepada rakyat Indonesia, dan kami bekerja keras untuk mewujudkannya.

Kesalahpahaman serupa juga sering muncul dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi kami yang lebih luas. 

Ketika sebagian pengkritik melihat “terlalu banyak intervensi pemerintah”, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar harga mahal untuk barang-barang bersubsidi jauh di atas harga eceran seharusnya. 

Sistem lama memperkaya para perantara, sementara produsen tetap lemah dan rentan. Kami memilih jalan yang berbeda: memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Karena itulah kami menjalankan program koperasi desa.

Ketika saya mulai menjabat, jutaan petani Indonesia masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena distribusinya terhambat oleh 145 regulasi yang saling tumpang tindih. Kami menyederhanakan regulasi tumpang tindih tersebut menjadi satu Peraturan Presiden dan memungkinkan distribusi langsung dari pabrik ke pengecer terdekat petani. Kami mengerahkan lebih dari 77.000 pompa air untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah guna melindungi dan meningkatkan pendapatan petani. Saat ini, Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai tingkat tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Keputusan dan tindakan kami bukan berdasarkan teori ekonomi yang abstrak. Solusi-solusi kami didasarkan upaya perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Rakyat saya membutuhkan hasil, dan mereka membutuhkannya dengan cepat. Karena itu, saya meminta Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu menghadirkan hasil nyata bagi rakyat, mulai dari rehabilitasi Sumatra pascabanjir besar, pembangunan jembatan, hingga membantu menjamin ketahanan pangan. Di Indonesia, lembaga-lembaga negara harus bekerja bersama, bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat sehari-hari.

Tentu saja, Indonesia saat ini juga berada dalam lingkungan global yang sulit dan penuh ketidakpastian. Perang dan ketegangan geopolitik telah meningkatkan volatilitas pasar energi, pangan, dan keuangan di seluruh dunia. Namun Indonesia tetap tangguh. Pada kuartal pertama tahun 2026, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India. Defisit anggaran kami tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sementara rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Pada saat yang sama, kami memperkuat disiplin fiskal dan integritas kelembagaan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kami mengurangi pemborosan anggaran tidak perlu lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, memberantas penyelundupan, dan menjaga disiplin defisit meskipun menghadapi gejolak global.

Sementara itu, kami terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia. Kami mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat berpartisipasi dalam ekonomi formal.

Masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti ini menuntut akal sehat, akal sehat untuk mendukung dan memajukan rakyat maupun perekonomian kita. Dan yang lebih penting lagi, demokrasi kita.

Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa rendah hati karena memperoleh suara lebih banyak dibandingkan pemimpin mana pun di dunia.

Dalam budaya kami, budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik; kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik. Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan politik yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis?

Kami memilih jalan yang berbeda. Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan. Sejarah tidak akan menilai kita dari seberapa elegan kita mempertahankan status quo. Sejarah akan menilai kita dari apakah kita berhasil menyelesaikan persoalan persoalan nyata yang dihadapi rakyat.

Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, dan itu belum cukup. Kami menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Kita tidak akan sampai ke sana dengan terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dalam kondisi Indonesia, puas dengan status quo berarti stagnasi. Dan itu bukan jalan yang kami pilih.

Memang, terdapat sejumlah kekeliruan dan tindakan individu yang tidak sejalan dengan prinsip atau niat saya, yang turut menimbulkan persepsi negatif di luar negeri, termasuk tuduhan bahwa demokrasi mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan saya. Ini adalah tantangan yang harus saya hadapi dan atasi. Namun pada akhirnya, Indonesia seharusnya dinilai bukan dari insiden-insiden terpisah atau karikatur yang menyederhanakan kenyataan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya.

Perjalanan Indonesia tidak sempurna dan tidak akan sempurna. Sejarah mengajarkan, tidak ada transformasi nasional besar yang berjalan sempurna. Namun kami bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerjanya yang di bawah potensi.

Indonesia tidak takut terhadap pengawasan dan terbuka terhadap kritik. Para kritikus akan meminta pertanggungjawaban dari kami, dan memang itulah yang seharusnya mereka lakukan.

Saya terbuka terhadap media. Mungkin saya adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang bersedia menjalani wawancara tanpa naskah selama empat jam sekali jalan, dan bukan hanya sekali, tetapi sudah dua kali. Saya memahami bahwa kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun.

Inilah jalan yang kami pilih.