YOUTHINDONESIAN—Pemerintah tidak membalas kritik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kemarahan. Menanggapi sorotan publik termasuk penilaian tidak peka soal kasus keracunan, pemerintah memilih menjawab melalui langkah korektif di lapangan, berawal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2026 di Hambalang yang menegaskan pemerintahannya tidak gagal di tengah narasi yang menyebut program bermasalah.

Pernyataan tersebut kemudian dikritik pegiat media sosial Herwin Sudikta yang menilai pemerintah tidak peka dengan menyinggung data puluhan ribu korban. Alih-alih terlibat dalam polemik, pemerintah menegaskan komitmen perbaikan melalui pengetatan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, kritik dijawab dengan transparansi data investigasi dan perbaikan sistem pengadaan. Pemerintah membuka data hasil pengawasan dan menyiapkan marketplace bahan baku terintegrasi untuk memastikan kualitas bahan, harga, dan pemasok terpantau secara nasional, sebagai bentuk bahwa kritik dimaknai sebagai masukan untuk pembenahan sistem.