youthindonesia|Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyoroti jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sorotan tersebut berkaitan dengan koordinasi antarkementerian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube NOTASLIMBOY TV yang dikutip pada 21 September 2026, Mahfud menilai terdapat perbedaan antara sejumlah pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut Mahfud, sejumlah kebijakan pemerintah terlihat berjalan sendiri-sendiri dan belum menunjukkan koordinasi yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mempertanyakan sejauh mana kendali Presiden terhadap jalannya pemerintahan. Ia menyatakan bahwa dirinya percaya pada pandangan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya berdaulat sebagai presiden dan menyebut ada sesuatu yang “menyandera” Presiden. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara spesifik siapa pihak maupun faktor yang dimaksud.

Selain persoalan koordinasi, Mahfud turut mengkritik kinerja sejumlah menteri serta pelaksanaan pemberantasan korupsi. Ia menilai penegakan hukum masih dapat dipengaruhi oleh hubungan politik dan kepentingan tertentu. Pandangan tersebut merupakan kritik dan penilaian Mahfud terhadap kondisi pemerintahan saat ini, bukan kesimpulan resmi mengenai adanya pihak tertentu yang mengendalikan Presiden.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai efektivitas koordinasi pemerintahan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan antara tingkat pusat dan lapangan. Adapun sampai pernyataan tersebut diberitakan, tidak terdapat penjelasan dari Mahfud mengenai identitas pihak yang disebutnya sebagai sesuatu yang “menyandera” Presiden. Karena itu, bagian tersebut perlu dipahami sebagai pandangan yang disampaikan Mahfud dalam konteks kritik terhadap pemerintahan Prabowo.