YOUTHINDONESIAN | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan sebagai andalan pemerintah untuk menyehatkan generasi muda justru kembali menjadi bencana kesehatan bagi anak-anak sekolah. Kali ini, 261 pelajar dan santri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, harus dirawat karena diduga keracunan setelah menyantap menu soto ayam dari program MBG pada Jumat, 9 Januari 2026.
Gejala yang dialami korban sungguh memilukan: mual hebat, muntah-muntah, pusing, demam, hingga diare parah. Dari total 261 korban yang tercatat di posko kesehatan, 112 orang masih harus dirawat inap di rumah sakit dan puskesmas, sementara sisanya berjuang pulih di posko darurat atau rawat jalan. Bahkan jumlah sebenarnya diduga lebih besar karena banyak yang langsung berobat tanpa melapor.
Ironisnya, makanan yang didistribusikan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang melayani 2.679 siswa dari 20 lembaga pendidikan. Satu sajian soto ayam saja mampu melumpuhkan ratusan anak — bukti nyata betapa lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan dalam program ini.
Pemerintah terkesan panik dan reaktif: operasional dapur langsung dihentikan sementara, posko kesehatan dibuka, dan investigasi digelar bersama polisi serta TNI. Namun, ini hanyalah solusi tambal sulam setelah ratusan anak sudah jadi korban. Di mana pengawasan ketat sebelum makanan sampai ke tangan siswa? Di mana audit rutin terhadap proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi yang sering telat dan berisiko kontaminasi?
Kasus Mojokerto bukan kejadian pertama — ini hanyalah puncak gunung es dari rentetan kegagalan MBG sejak diluncurkan. Ribuan siswa di berbagai daerah sudah jadi korban keracunan berulang, mulai dari Bandung Barat (ribuan korban), Grobogan (658 orang), hingga kasus-kasus lain yang terus bermunculan. Kritik pun mengalir deras: program megah ini dinilai terburu-buru, kurang perencanaan matang, dan gagal menjamin keamanan pangan dasar.
Alih-alih menjadi solusi stunting dan gizi buruk, MBG justru menciptakan trauma baru bagi anak-anak dan orang tua. Banyak sekolah dan keluarga kini ragu bahkan menolak program ini karena takut anaknya jadi kelinci percobaan. Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan tampak sia-sia ketika hasilnya adalah ratusan anak menderita akibat kelalaian sistemik.
Pemerintah perlu bertanggung jawab penuh: bukan sekadar janji evaluasi atau klaim "persentase kecil", melainkan moratorium total program ini hingga tata kelola benar-benar diperbaiki. Jika tidak, MBG bukan lagi "Makan Bergizi Gratis", tapi berisiko jadi "Makan Beracun Gratis" — dan anak-anak Indonesia yang menjadi korban utamanya.
Kesehatan generasi muda bukan untuk dipertaruhkan demi pencitraan program unggulan. Sudah saatnya pemerintah berhenti membela diri dan mulai benar-benar bekerja melindungi anak bangsa, bukan malah membahayakannya.