KAMMI Daerah Serang Gelar Aksi Menolak Kenaikan Harga BBM yang Mencekik Rakyat

masukkan script iklan disini

YOUTHINDONESIAN - Kota Serang, Banten, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI Daerah Serang menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Selasa (6/9/2022) siang.

Aksi digelar dengan diawali longmarch dari depan Masjid Ats-Tsauroh, Kota Serang menuju depan kantor DPRD Kabupaten Serang.

Aksi tersebut diwarnai dengan teatrikal unik, dimana beberapa massa aksi mendorong motor sebagai simbol sulitnya mendapatkan BBM. Selain itu, massa aksi juga memblokade jalan utama Kota Serang.

"3 September kemarin dengan tanpa rasa berdosnya, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Ditengah kesulitan ekonomi, kami, masyarakat kembali dihajar babak belur oleh kenaikan harga BBM ini," ujar Roja selaku orator.

Abdurrohman, Ketua Umum KAMMI UIN Banten mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada sebagian besar sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Laju inflasi akan diprediksi melonjak tinggi. Bank Indonesia mempublikasi laju inflasi yang mencapai 4,94 persen di Juli 2022. Kalau Pertalite dinaikkan, diyakini inflasi akan mencapai angka 7 persen," kata lelaki yang akrab disapa Oman tersebut.

Dalam aksi tersebut, KAMMI Serang mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Serang untuk hadir menemui massa aksi.

"Kami tidak akan pulang, atau paling tidak akan menggelar aksi kembali jika perwakilan dari pemerintah tidak hadir menemui kami," lanjut Oman.

Aldi Agus Setiawan, Ketua Umum KAMMI Serang menyampaikan alasan beserta tuntutan aksi menolak kenaikan BBM ini.

"Pertama, tentu kami ingin pemerintah mencabut kebijakan terkait kenaikan BBM bersubsidi ini. Kedua, kami mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga barang-barang pokok. Ketiga, mengevaluasi sistem pendistribusian BBM di daerah dan terakhir mendesak pemerintah untuk memberantas mafia-mafia BBM," ungkap Aldi.

"Yang juga tidak kalah penting adalah pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat dan mengalihkan anggaran tersebut untuk menstabilkan harga-harga termasuk harga BBM," pungkas Aldi.