.jpg)
YOUTHINDONESIAN.COM | Jakarta, 18 Januari 2026 – Hampir 28 tahun setelah Reformasi 1998 menggulingkan rezim otoriter Soeharto, Indonesia kini dihadapkan pada bayang-bayang Orde Baru Jilid 2. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serangkaian kebijakan dan wacana kontroversial mulai muncul: dari perluasan peran militer di ranah sipil, propaganda ala newsreel di bioskop, hingga usulan paling berbahaya—pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke tangan DPRD. Ini bukan sekadar efisiensi, melainkan langkah mundur besar yang membuka pintu korupsi transaksional, sentralisasi kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
Ingat ciri utama Orde Baru era Soeharto? Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, dwifungsi ABRI yang menjadikan militer penguasa sipil, korupsi merajalela melalui kolusi-nepotisme, serta pembatasan demokrasi dengan dalih stabilitas. Kini, pola serupa terulang. Revisi UU TNI memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif, TNI terlibat masif di program nasional seperti MBG dan food estate, serta pembangunan Kodam baru yang menyerupai jaringan teritorial Orba. Pengamat seperti Made Supriatma dari ISEAS bahkan menyebut: ini mirip langkah Soeharto membangun Orde Baru dengan tiga pilar—militer, pengusaha, dan partai politik.
Puncaknya adalah usulan Pilkada via DPRD yang dicetuskan langsung oleh Prabowo dan didukung Golkar (Bahlil Lahadalia), Gerindra, serta koalisi gemuk pemerintah. Dengan alasan "efisiensi" dan mengurangi biaya politik, wacana ini akan digolkan mulai 2026. Tapi realitanya? DPRD yang dikuasai mayoritas koalisi Prabowo (minimal 50% kursi di ratusan kabupaten/kota) akan jadi arena transaksi gelap. Calon kepala daerah tak lagi dipilih rakyat, melainkan "dibeli" melalui lobi suap, bagi-bagi proyek, dan deal oligarki. Partai Gema Bangsa (PGB) menolak keras: "Ini pasti transaksional dan jauh lebih menyakitkan masyarakat!" ujar Ketua Umum Ahmad Rofiq. PDIP pun mengecam: ini pembajakan hak rakyat, ujung-ujungnya presiden pun dipilih MPR seperti zaman Orba.
Ironi terbesar: Program ambisius seperti MBG yang katanya pro-rakyat justru diantar Alphard-Vellfire mewah, sementara guru honorer dan anak miskin masih merana. Propaganda video Prabowo tayang di bioskop mengingatkan pada newsreel Orba—alat indoktrinasi massa. Korupsi? Sudah merembet dari pusat ke daerah, dengan oligarki baru yang menguasai proyek strategis nasional.
Generasi Z tak tinggal diam. Setelah gelombang demonstrasi besar Agustus 2025 (yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" atau demo mahasiswa-buruh melawan kebijakan kontroversial), ancaman Agustus Jilid 2 kini menggema di medsos. "Jika pemerintah tak hentikan usulan ini dan akomodir suara rakyat, siap-siap turun lagi—lebih masif!" begitu seruan aktivis muda. Gen Z, lahir di era digital dan muak politik kotor, siap mengulang sejarah Reformasi: menolak mundur ke otoritarianisme.
Pemerintahan Prabowo harus sadar: Orde Baru Jilid 2 bukan legacy yang diinginkan rakyat. Stabilitas tak boleh dibayar dengan hilangnya demokrasi, transparansi, dan hak suara. Jika usulan ini diteruskan, bukan kemajuan yang didapat, melainkan krisis legitimasi baru—dan gelombang protes yang bisa mengguncang nasional.
Waktunya bangun! Tolak Orde Baru Jilid 2. Kembalikan demokrasi langsung untuk rakyat, bukan elit!
#OrdeBaruJilid2 #TolakPilkadaDPRD #GenZLawan #ReformasiJanganMundur
Ingat ciri utama Orde Baru era Soeharto? Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, dwifungsi ABRI yang menjadikan militer penguasa sipil, korupsi merajalela melalui kolusi-nepotisme, serta pembatasan demokrasi dengan dalih stabilitas. Kini, pola serupa terulang. Revisi UU TNI memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif, TNI terlibat masif di program nasional seperti MBG dan food estate, serta pembangunan Kodam baru yang menyerupai jaringan teritorial Orba. Pengamat seperti Made Supriatma dari ISEAS bahkan menyebut: ini mirip langkah Soeharto membangun Orde Baru dengan tiga pilar—militer, pengusaha, dan partai politik.
Puncaknya adalah usulan Pilkada via DPRD yang dicetuskan langsung oleh Prabowo dan didukung Golkar (Bahlil Lahadalia), Gerindra, serta koalisi gemuk pemerintah. Dengan alasan "efisiensi" dan mengurangi biaya politik, wacana ini akan digolkan mulai 2026. Tapi realitanya? DPRD yang dikuasai mayoritas koalisi Prabowo (minimal 50% kursi di ratusan kabupaten/kota) akan jadi arena transaksi gelap. Calon kepala daerah tak lagi dipilih rakyat, melainkan "dibeli" melalui lobi suap, bagi-bagi proyek, dan deal oligarki. Partai Gema Bangsa (PGB) menolak keras: "Ini pasti transaksional dan jauh lebih menyakitkan masyarakat!" ujar Ketua Umum Ahmad Rofiq. PDIP pun mengecam: ini pembajakan hak rakyat, ujung-ujungnya presiden pun dipilih MPR seperti zaman Orba.
Ironi terbesar: Program ambisius seperti MBG yang katanya pro-rakyat justru diantar Alphard-Vellfire mewah, sementara guru honorer dan anak miskin masih merana. Propaganda video Prabowo tayang di bioskop mengingatkan pada newsreel Orba—alat indoktrinasi massa. Korupsi? Sudah merembet dari pusat ke daerah, dengan oligarki baru yang menguasai proyek strategis nasional.
Generasi Z tak tinggal diam. Setelah gelombang demonstrasi besar Agustus 2025 (yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" atau demo mahasiswa-buruh melawan kebijakan kontroversial), ancaman Agustus Jilid 2 kini menggema di medsos. "Jika pemerintah tak hentikan usulan ini dan akomodir suara rakyat, siap-siap turun lagi—lebih masif!" begitu seruan aktivis muda. Gen Z, lahir di era digital dan muak politik kotor, siap mengulang sejarah Reformasi: menolak mundur ke otoritarianisme.
Pemerintahan Prabowo harus sadar: Orde Baru Jilid 2 bukan legacy yang diinginkan rakyat. Stabilitas tak boleh dibayar dengan hilangnya demokrasi, transparansi, dan hak suara. Jika usulan ini diteruskan, bukan kemajuan yang didapat, melainkan krisis legitimasi baru—dan gelombang protes yang bisa mengguncang nasional.
Waktunya bangun! Tolak Orde Baru Jilid 2. Kembalikan demokrasi langsung untuk rakyat, bukan elit!
#OrdeBaruJilid2 #TolakPilkadaDPRD #GenZLawan #ReformasiJanganMundur
0Komentar